Bangsa Moro MERDEKA

Setelah berjuang 17 (tujuh belas tahun) dalam negosiasi panjang dan melelahkan, akhirnya setahap demi setahap keinginan bangsa Moro telah tercapai. Pada hari ini, Kamis 27 Maret 2004 tepat pukul 16.00 WIB merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Moro. Mengambil tempat di istana Malacanang, Manila dan disaksikan Perdana Menteri Malaysia yang bertindak sebagai saksi, dilakukan perjanjian perdamaian komprehensif  (The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro) antara Pemerintah Phillipina dalam hal ini diwakili oleh Presiden Benigno Aquino dengan Bangsa Moro atau MILF (Moro Islamic Liberation Front) yang diketuai Haji Murad Ibrahim yang disiarkan langsung stasiun TV Phillipina serta TV Pemerintah Malaysia (TV1 dan TV3).

***

Moro

Begitu pentingnya perjanjian damai itu, hingga dihadiri oleh lebih dari 20,000 orang, termasuk Pangeran Abdulaziz bin Abdullah dari Arab Saudi dan Duta Besar Arab Saudi di Manila Abdullah al Hasan, tampak hadir diantara undangan khusus itu. Perjanjian damai itu akan menjadi modal dasar bagi bangsa Moro, menjadi apa yang disebutnya sebagai hukum dasar (Bangsamoro basic law) dan menyudahi konflik bersenjata terpanjang dan paling mematikan dalam sejarah perang saudara di Asia. Selanjutnya Komisi Transisi Bangsamoro akan menjadi lembaga sementara (ad hoc) yang akan mengatur segala hal yang terkait dengan wewenang-wewenang baru yang dimiliki bangsa Moro hingga digelar pemilu tahun 2016 nanti.

Bangsa Moro akan menguasai sekitar 10 (sepuluh) persen wilayah Phillipina Selatan, dan sejak hari ini berhak membentuk lembaga otonomi khusus, serta akan memiliki Polisi sendiri, Parlemen, serta melakukan pungutan pajak yang terlepas dari Pemerintah Phillipina. Bidang-bidang teknis yang diserahkan secara penuh kepada bangsa Moro sebagai negara didalam negara.

Keputusan dari negosiasi panjang ini merupakan kebijakan tersulit bagi Pemerintahan Aquino. tidak mudah untuk begitu saja, pada akhirnya, bersedia duduk bersama dan menandatangani perjanjian yang tentu saja bagi bangsa Moro, merupakan kemenangan diplomasi terbesar yang pernah diraihnya. Tidak dapat dipungkiri para pemimpin MILF setengah tidak percaya Pemerintah Phillipina akhirnya bersedia menerima tuntutan mereka. Bagi rakyat Moro, perjanjian damai ini merupakan rahmat Illahi Robi, Allah Swt setelah mereka hidup dalam konflik bersenjata yang berkelanjutan dan situasi kehidupan politik yang selalu bereskalasi tinggi.

Hingga saat ini, sebut saja ketua MILF Murad Ibrahim dan wakilnya Ghazali Jaafar masih harus waspada akan konsistensi Pemerintah Phillipina, mengingat banyak kelompok kepentingan yang merasa perjanjian damai  ini tidak sesuai dengan aspirasi mereka, bahkan kelompok politisi Katolik asal daerah pemilihan Mindanao, yang tentu saja akan kehilangan kekuasaannya, bersiap menggugat perjanjian damai ini ke Mahkamah Agung Phillipina dan meminta pembatalan perjanjian dimaksud. Begitu juga kelompok-kelompok berkepentingan di Manila yang juga akan menggugat ke Mahkamah Agung (Supreme Court) dan menganggap perjanjian ini menyalahi UUD Phillipina atau tidak konstitutional.

Kekuatiran petinggi MILF nampaknya beralasan mengingat akan terjadinya pergantian pemerintahan Phillipina. Dalam pemilu Juni 2016 nanti Presiden Benigno Aquino Jr tidak "duduk" kembali sebagai presiden karena sistem Presidensial Phillipina yang hanya mengakomodir 1 (satu) masa jabatan kepresidenan selama 6 (enam) tahun, dan Pemerintah Phillipina yang baru atas desakan kelompok besar berkepentingan mendesak Mahkamah Agung memerintahkan pembatalan perjanjian atas nama keutuhan bangsa sesuai dengan konstitusi negara Phillipina, maka bisa saja perjanjian yang dianggap landmark bagi bangsa Moro akan mentah kembali, dan konflik bersenjata antara angkatan bersenjatan Phillipina dengan MILF yang didukung 5% populasi Muslim minoritas bangsa Moro akan kembali terjadi.
***

MNLF Moro, source : kuwaittimes

Gerilyawan Moro, source : Irrawady.org

Di Manila hari ini, Ketua MNLF (Moro National Liberation Front) Datu Abul Khayr Alonto, meminta agar negara-negara yang selama ini aktif menegakkan terwujudnya perdamaian, agar terus konsisten menjaga dan mengingatkan Pemerintah Phillipina siapapun nanti agar terus menjaga "marwah" perdamaian yang telah disepakati pada hari ini. Negara-negara yang dimaksud oleh Abul Khayr Alonto adalah Malaysia, Jepang, Australia , AS  yang memberikan pernyataan resmi dukugan terhadap perdamaian kawasan Phillipina Selatan. Selain itu negara-negara yang tergabung dalam Tim Monitoring Antar bangsa seperti Indonesia, Brunei, Norwegia, Libya, Uni-Eropa serta perwakilan Bank Dunia diminta dengan sepenuh hati untuk menjaga keberlanjutan perjanjian "bangsamoro pact" dimaksud.

Sejatinya perdamaian di kawasan selatan Phillipina, adalah kemenangan semua rakyat Phillipina dan ASEAN secara lebih luas. Karena kepentingan bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam mewujudkan kawasan damai dan maju berkelanjutan secara ekonomi dalam rangka AFTA dan AEC merupakan cita-cita bersama menuju masa depan kawasan yang lebih sejahtera.

Akhirnya, kita semua bersyukur kehadirat Illahi Robbi atas terwujudkan perdamaian dimaksud. Mudah-mudahan sustainable bagi rakyat Moro dalam mewujukan cita-citanya menegakkan syariat Islam bagi masyarakatnya dan hidup berdampingan dengan saudaranya, sebagai sebuah bangsa yang damai dan bermartabat.

Selamat berpisah dengan perang..
sumber :  http://www.kompasiana.com/irhamwp/bangsa-moro-kini-telah-merdeka_54f7d0aba33311aa608b45cc